We have been commissioned to create a "design" venue where all the social class can relate to the object design as their identity.
Let's hope that people will enjoy and financially will have a good journey.
Wednesday, November 9, 2011
Thursday, March 17, 2011
KOMUNITAS INTERNATIONAL BERSATU MENYINGKARKAN KHADAFI
Akhirnya koalisi international membuktikan bahwa rakyat yang tertindas memperoleh dukungan untuk membebaskan diri. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan keputusan untuk memperbolehkan Koalisi International mengambil segala sesuatu langkah untuk memproteksi penduduk sipil di Libya. Termasuk "Fly Zone", melarang Libya untuk menggunakan spatial untuk terbang, yang selama ini membunuh rakyat Libya.
Mengapa China, Rusia dan German melakukan abstensi pada sidang Dewan Keamanan PBB; secara geopolitik Rusia ingin citra dan tetap memiliki kemampuan untuk membuat keseimbangan atas dunia "Blok Barat". Sedang China perhitungan yang mendasar adalah kepentingan investasi atas sumber minyak Libya tetap menjadi acuan. Alasan yang tidak akan bisa masuk dalam perhitungan politik China adalah semua gerakan rakayat yang menentang "penguasa" tidak akan masuk dalam politik luar negri mereka. Pendek kata segala sesuatu yang menyuarakan "demokrasi" dengan cara (kekuatan) internationalism tidak mungkin didukung oleh China. Berhubung proses demokrasi China sangat berbeda sekali dengan yang dipromosikan dengan blok barat. Rusia sudah menyerukan untuk segera diterapkan ganjatan senjata.
Pemerintah German lebih mengutamakan analisa-analisa jangka panjang yang tidak cukup jelas buat German untuk mendukung voting Dewan Keamanan, walaupun German tidak memiliki kursi pada Dewan Keamanan. Tetapi, keraguan German lebih pada data realitas lapangan, siapa sebenarnya oposisi di Libya tersebut. Apakah "No Fly Zone" berarti bisa memberhentikan penyerangan warga sipil dari tentara Khadafi.
Sedikit sekali dunia International memahmi apa yang terjadi di Libya. Bagaimana Kolonel Khadafi memperoleh kekuasaan dan gayanya dia memerintah. Sedikit sekali berita tentang kekerasan yang dialami oelh warga sipil.
"No fly Zone" menjadi penyerangan kekuatan militaire Libya adalah kelanjutan atas interpretasi modern tentang 'Kedaulatan". Dari sejak penyerangan atas Irak, negara-negara barat memiliki agenda khusus atas definisi "Kedaulatan" sebuah negara.
Lembaran sejarah moderen akan terus memperoleh perhatian, berhubung definisi tentang Hak Asazi Manusia menjadi pemicu utama. Dikonteks geopolitic reservoir minyak di jangka panjang juga menjadi pemicu.
Mengapa China, Rusia dan German melakukan abstensi pada sidang Dewan Keamanan PBB; secara geopolitik Rusia ingin citra dan tetap memiliki kemampuan untuk membuat keseimbangan atas dunia "Blok Barat". Sedang China perhitungan yang mendasar adalah kepentingan investasi atas sumber minyak Libya tetap menjadi acuan. Alasan yang tidak akan bisa masuk dalam perhitungan politik China adalah semua gerakan rakayat yang menentang "penguasa" tidak akan masuk dalam politik luar negri mereka. Pendek kata segala sesuatu yang menyuarakan "demokrasi" dengan cara (kekuatan) internationalism tidak mungkin didukung oleh China. Berhubung proses demokrasi China sangat berbeda sekali dengan yang dipromosikan dengan blok barat. Rusia sudah menyerukan untuk segera diterapkan ganjatan senjata.
Pemerintah German lebih mengutamakan analisa-analisa jangka panjang yang tidak cukup jelas buat German untuk mendukung voting Dewan Keamanan, walaupun German tidak memiliki kursi pada Dewan Keamanan. Tetapi, keraguan German lebih pada data realitas lapangan, siapa sebenarnya oposisi di Libya tersebut. Apakah "No Fly Zone" berarti bisa memberhentikan penyerangan warga sipil dari tentara Khadafi.
Sedikit sekali dunia International memahmi apa yang terjadi di Libya. Bagaimana Kolonel Khadafi memperoleh kekuasaan dan gayanya dia memerintah. Sedikit sekali berita tentang kekerasan yang dialami oelh warga sipil.
"No fly Zone" menjadi penyerangan kekuatan militaire Libya adalah kelanjutan atas interpretasi modern tentang 'Kedaulatan". Dari sejak penyerangan atas Irak, negara-negara barat memiliki agenda khusus atas definisi "Kedaulatan" sebuah negara.
Lembaran sejarah moderen akan terus memperoleh perhatian, berhubung definisi tentang Hak Asazi Manusia menjadi pemicu utama. Dikonteks geopolitic reservoir minyak di jangka panjang juga menjadi pemicu.
Monday, February 21, 2011
AUTORITAS NEGARA DIAMBANG UJI
Bertubi-tubi institusi penegak hukum memperoleh sederet masalah yang sangat tidak mudah untuk menunjukan kemampuannya menegakan keadilan sesuai dalam amanah konstitusi. Baik dari agenda pembrantasan korupsi, mengeluarkan kode etik bagi legislator (pembuat undang-undang) supaya tidak kerumah mesum, sampai menempatkan perkara Ahmadiyah hingga yang terakhir menggusur kekuatan Nurdin sebagai ketua PSSI juga tidak menemui jalan yang jitu. Belum pula perkara markus-markus dan karakter korupsi di negara ini meramaikan media yang tidak kunjung reda dan berakhir tanpa selalu berkekuatan hukum.
Para pengamat mengatakan secara politik segala sesuatu akan bermuara kepada autoritas pemerintah dan tentunya ke presiden. Kewibawaan politik presiden yang dipilih secara demokratis dan memenangkan suara lebih dari 60% tetapi tidak memiliki majoritas di parlem memang mendesak SBY untuk berulang kali mengadakan kalkulasi politik. Yang mana tidak selalu mencerminkan komitment politiknya pada waktu kampanye. Setelah hak angket dilewati, ada reshaful yang meletihkan untuk publik mengkuti dimana manfaatnya dan tidak mencerminkan sebuah stabilitas.
Ujian berdemokrasi lagi, dan pelaksanaan konstitusi adalah kasus Ahmadiyah. Baik dari modus operandi kejadian hingga terakhir beberapa gubernur dengan tekanan akhirnya tidak mengizinkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedang menteri Djoko Suyanto telah mengatakan kalau Negara tidak mengatur tentang keyakinan.
Tulisan ini bukan mengulang apa yang telah ditumpahkan dalam media tentang keyakinan tidak bisa diatur oleh pemerintah, tetapi tetap saja pemerintah daerah yang melakukannya. Kali ini saya ingin bangkit dari kelelahan tentang inertia ide dan perjuangan atas "ideologi-ideologi" Pancasila. Bangkit dari orasi dan jargon politik diwarung kedai dengan gaya borjuasi para penguasa , baik dari DPR dan penegak hukum lainnya.
Tanpa pernah mendengar analisa dengan pendekatan struktural. Tidak pula melihat dengan perspecktif historis, kalau kaum minoritas selalu diperlakukan deskriminatif, padahal dilindungi oleh konstitusi. Sejarah perebutan kekuasaan yang menggunakan kedok agama pelan-pelan memperburuk NKRI dan hidup dalam kemajemukan. Sejarah para Wahabi di abad ke 6 perlu kita bedah dan dipertanyakan apakah gejala-gejala penumpasan kaum minoritas mulai merambah ke tanah air kita.
Sejarah penghasutan atau manipulasi melalui teror itu memang tumbuh sejak perang para pangeran di era Majapahit, Mataram dan melawan kolonial. Autoritas yang melemah di desak dan diuji pada setiap integritas ideologi berbangsa dan bernegara.
Mengapa rakyat (populis) belum bergerak atau melakukan perlawanan dengan gerakan budaya. Bukankah mereka semua sedang kelelahan melihat gejala pelemahan pemerintah yang mereka pilih. Disini peluang untuk agenda-agenda besar akan digelindingkan untuk melihat berapa kokohnya pemerintah ini. Apakah diam itu passive tak berdaya? Apakah menguji juga paham tentang demokrasi yang kita miliki?
Para pengamat mengatakan secara politik segala sesuatu akan bermuara kepada autoritas pemerintah dan tentunya ke presiden. Kewibawaan politik presiden yang dipilih secara demokratis dan memenangkan suara lebih dari 60% tetapi tidak memiliki majoritas di parlem memang mendesak SBY untuk berulang kali mengadakan kalkulasi politik. Yang mana tidak selalu mencerminkan komitment politiknya pada waktu kampanye. Setelah hak angket dilewati, ada reshaful yang meletihkan untuk publik mengkuti dimana manfaatnya dan tidak mencerminkan sebuah stabilitas.
Ujian berdemokrasi lagi, dan pelaksanaan konstitusi adalah kasus Ahmadiyah. Baik dari modus operandi kejadian hingga terakhir beberapa gubernur dengan tekanan akhirnya tidak mengizinkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedang menteri Djoko Suyanto telah mengatakan kalau Negara tidak mengatur tentang keyakinan.
Tulisan ini bukan mengulang apa yang telah ditumpahkan dalam media tentang keyakinan tidak bisa diatur oleh pemerintah, tetapi tetap saja pemerintah daerah yang melakukannya. Kali ini saya ingin bangkit dari kelelahan tentang inertia ide dan perjuangan atas "ideologi-ideologi" Pancasila. Bangkit dari orasi dan jargon politik diwarung kedai dengan gaya borjuasi para penguasa , baik dari DPR dan penegak hukum lainnya.
Tanpa pernah mendengar analisa dengan pendekatan struktural. Tidak pula melihat dengan perspecktif historis, kalau kaum minoritas selalu diperlakukan deskriminatif, padahal dilindungi oleh konstitusi. Sejarah perebutan kekuasaan yang menggunakan kedok agama pelan-pelan memperburuk NKRI dan hidup dalam kemajemukan. Sejarah para Wahabi di abad ke 6 perlu kita bedah dan dipertanyakan apakah gejala-gejala penumpasan kaum minoritas mulai merambah ke tanah air kita.
Sejarah penghasutan atau manipulasi melalui teror itu memang tumbuh sejak perang para pangeran di era Majapahit, Mataram dan melawan kolonial. Autoritas yang melemah di desak dan diuji pada setiap integritas ideologi berbangsa dan bernegara.
Mengapa rakyat (populis) belum bergerak atau melakukan perlawanan dengan gerakan budaya. Bukankah mereka semua sedang kelelahan melihat gejala pelemahan pemerintah yang mereka pilih. Disini peluang untuk agenda-agenda besar akan digelindingkan untuk melihat berapa kokohnya pemerintah ini. Apakah diam itu passive tak berdaya? Apakah menguji juga paham tentang demokrasi yang kita miliki?
Saturday, January 22, 2011
MUAK DENGAN BERITA
Dari sejak tulisan terakhir tanggal 29 Desember 2010, saya sengaja menahan diri untuk tidak ikut membanjiri berita-berita yang sedang melilit di masyarakat Indonesia. Masing-masing kubu sedang mengeluarkan jurus maboknya untuk dapat memperoleh manfaat politik dari semua yang sedang digelindingkan melalui media.
Hingga yang terakhir, malah para agamawanpun juga mengangkat bicara tentang republik dan pemerintahan. Seakan-akan angkat suara ditengah-tengah aneka ragam perkara yang digelar melalui media ini telah menjadi wabah. Masyarakat Indonesia sedang di seret oleh kekuatan media, kalau seluruh perkara bisa diselesaikan melalui media. Lihat isu daerah Istimewa Jogyakarta, atau isu mafia-mafia atau perkara-perkara yang nempel di kehidupan kita. Tiada hentinya melakukan "demontrasi" kekuatan opini. Proses demokrasi yang keluar dari garis "bijaksana" dan kedewasaan (bermartabat) berepublik. Contoh yang extrim atas mobilisasi opini berdarah adalah tetnagga kita Tahiland. Bukan tanpa korban, tetapi juga pemulihan ekonomi yang panjang.
Sama sekali berita-berita tersebut tidak memberikan inspirasi kepada generasi muda, nampak sekali permainan politik atau kekuasaan yang begitu asing untuk rakyat jelata.Tekanan kehdupan tidak juga mengarah meringkan, yang jelas berita-berita itu semua tidak membawa perubahan yang mendasar.
Rakyat selalu akan menempatkan kata akhirnya. Rakyat selalu mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berdaulat, untuk menentang kekuasaan siapa saja yang dipndang telah melampaui batas! Hanya rakyat sendiri yang bisa mewujudkan. Rakyat selalu menyusun kekuatan dengan siluman. Gerakan dibawah tanah yang tidak terdeteksi oleh media-media besar.
Rakyat akan mengokreksi seluruh perebutan kekuasaan.
Proses keterbukaan yang telah ada akan lebih memudahkan rakyat untuk berkonsultasi dengan yang dipandang mulia dan bijaksana. Dalam konteks ini sudah jelas mereka tidak akan berkilblat kepada pemerintah atau penguasa.
Kita tunggu munculnya barisan yang akan mengawali pembahruan diatas bumi Indonesia ini.
Hingga yang terakhir, malah para agamawanpun juga mengangkat bicara tentang republik dan pemerintahan. Seakan-akan angkat suara ditengah-tengah aneka ragam perkara yang digelar melalui media ini telah menjadi wabah. Masyarakat Indonesia sedang di seret oleh kekuatan media, kalau seluruh perkara bisa diselesaikan melalui media. Lihat isu daerah Istimewa Jogyakarta, atau isu mafia-mafia atau perkara-perkara yang nempel di kehidupan kita. Tiada hentinya melakukan "demontrasi" kekuatan opini. Proses demokrasi yang keluar dari garis "bijaksana" dan kedewasaan (bermartabat) berepublik. Contoh yang extrim atas mobilisasi opini berdarah adalah tetnagga kita Tahiland. Bukan tanpa korban, tetapi juga pemulihan ekonomi yang panjang.
Sama sekali berita-berita tersebut tidak memberikan inspirasi kepada generasi muda, nampak sekali permainan politik atau kekuasaan yang begitu asing untuk rakyat jelata.Tekanan kehdupan tidak juga mengarah meringkan, yang jelas berita-berita itu semua tidak membawa perubahan yang mendasar.
Rakyat selalu akan menempatkan kata akhirnya. Rakyat selalu mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berdaulat, untuk menentang kekuasaan siapa saja yang dipndang telah melampaui batas! Hanya rakyat sendiri yang bisa mewujudkan. Rakyat selalu menyusun kekuatan dengan siluman. Gerakan dibawah tanah yang tidak terdeteksi oleh media-media besar.
Rakyat akan mengokreksi seluruh perebutan kekuasaan.
Proses keterbukaan yang telah ada akan lebih memudahkan rakyat untuk berkonsultasi dengan yang dipandang mulia dan bijaksana. Dalam konteks ini sudah jelas mereka tidak akan berkilblat kepada pemerintah atau penguasa.
Kita tunggu munculnya barisan yang akan mengawali pembahruan diatas bumi Indonesia ini.
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
