AUTORITAS NEGARA DIAMBANG UJI

Bertubi-tubi institusi penegak hukum memperoleh sederet masalah yang sangat tidak mudah untuk menunjukan kemampuannya menegakan keadilan sesuai dalam amanah konstitusi. Baik dari agenda pembrantasan korupsi, mengeluarkan kode etik bagi legislator (pembuat undang-undang) supaya tidak kerumah mesum, sampai menempatkan perkara Ahmadiyah hingga yang terakhir menggusur kekuatan Nurdin sebagai ketua PSSI juga tidak menemui jalan yang jitu. Belum pula perkara markus-markus dan karakter korupsi di negara ini meramaikan media yang tidak kunjung reda dan berakhir tanpa selalu berkekuatan hukum.

Para pengamat mengatakan secara politik segala sesuatu akan bermuara kepada autoritas pemerintah dan tentunya ke presiden. Kewibawaan politik presiden yang dipilih secara demokratis dan memenangkan suara lebih dari 60% tetapi tidak memiliki majoritas di parlem memang mendesak SBY untuk berulang kali mengadakan kalkulasi politik. Yang mana tidak selalu mencerminkan komitment politiknya pada waktu kampanye. Setelah hak angket dilewati, ada reshaful yang meletihkan untuk publik mengkuti dimana manfaatnya dan tidak mencerminkan sebuah stabilitas.

Ujian berdemokrasi lagi, dan pelaksanaan konstitusi adalah kasus Ahmadiyah. Baik dari modus operandi kejadian hingga terakhir beberapa gubernur dengan tekanan akhirnya tidak mengizinkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedang menteri Djoko Suyanto telah mengatakan kalau Negara tidak mengatur tentang keyakinan.

Tulisan ini bukan mengulang apa yang telah ditumpahkan dalam media tentang keyakinan tidak bisa diatur oleh pemerintah, tetapi tetap saja pemerintah daerah yang melakukannya. Kali ini saya ingin bangkit dari kelelahan tentang inertia ide dan perjuangan atas "ideologi-ideologi" Pancasila. Bangkit dari orasi dan jargon politik diwarung kedai dengan gaya borjuasi para penguasa , baik dari DPR dan penegak hukum lainnya.

Tanpa pernah mendengar analisa dengan pendekatan struktural. Tidak pula melihat dengan perspecktif historis, kalau kaum minoritas selalu diperlakukan deskriminatif, padahal dilindungi oleh konstitusi. Sejarah perebutan kekuasaan yang menggunakan kedok agama pelan-pelan memperburuk NKRI dan hidup dalam kemajemukan. Sejarah para Wahabi di abad ke 6 perlu kita bedah dan dipertanyakan apakah gejala-gejala penumpasan kaum minoritas mulai merambah ke tanah air kita.

Sejarah penghasutan atau manipulasi melalui teror itu memang tumbuh sejak perang para pangeran di era Majapahit, Mataram dan melawan kolonial. Autoritas yang melemah di desak dan diuji pada setiap integritas ideologi berbangsa dan bernegara.
Mengapa rakyat (populis) belum bergerak atau melakukan perlawanan dengan gerakan budaya. Bukankah mereka semua sedang kelelahan melihat gejala pelemahan pemerintah yang mereka pilih. Disini peluang untuk agenda-agenda besar akan digelindingkan untuk melihat berapa kokohnya pemerintah ini. Apakah diam itu passive tak berdaya? Apakah menguji juga paham tentang demokrasi yang kita miliki?

MUAK DENGAN BERITA

Dari sejak tulisan terakhir tanggal 29 Desember 2010, saya sengaja menahan diri untuk tidak ikut membanjiri berita-berita yang sedang melilit di masyarakat Indonesia. Masing-masing kubu sedang mengeluarkan jurus maboknya untuk dapat memperoleh manfaat politik dari semua yang sedang digelindingkan melalui media.

Hingga yang terakhir, malah para agamawanpun juga mengangkat bicara tentang republik dan pemerintahan. Seakan-akan angkat suara ditengah-tengah aneka ragam perkara yang digelar melalui media ini telah menjadi wabah. Masyarakat Indonesia sedang di seret oleh kekuatan media, kalau seluruh perkara bisa diselesaikan melalui media. Lihat isu daerah Istimewa Jogyakarta, atau isu mafia-mafia atau perkara-perkara yang nempel di kehidupan kita. Tiada hentinya melakukan "demontrasi" kekuatan opini. Proses demokrasi yang keluar dari garis "bijaksana" dan kedewasaan (bermartabat) berepublik. Contoh yang extrim atas mobilisasi opini berdarah adalah tetnagga kita Tahiland. Bukan tanpa korban, tetapi juga pemulihan ekonomi yang panjang.

Sama sekali berita-berita tersebut tidak memberikan inspirasi kepada generasi muda, nampak sekali permainan politik atau kekuasaan yang begitu asing untuk rakyat jelata.Tekanan kehdupan tidak juga mengarah meringkan, yang jelas berita-berita itu semua tidak membawa perubahan yang mendasar.

Rakyat selalu akan menempatkan kata akhirnya. Rakyat selalu mengeluarkan seluruh tenaganya untuk berdaulat, untuk menentang kekuasaan siapa saja yang dipndang telah melampaui batas! Hanya rakyat sendiri yang bisa mewujudkan. Rakyat selalu menyusun kekuatan dengan siluman. Gerakan dibawah tanah yang tidak terdeteksi oleh media-media besar.
Rakyat akan mengokreksi seluruh perebutan kekuasaan.

Proses keterbukaan yang telah ada akan lebih memudahkan rakyat untuk berkonsultasi dengan yang dipandang mulia dan bijaksana. Dalam konteks ini sudah jelas mereka tidak akan berkilblat kepada pemerintah atau penguasa.
Kita tunggu munculnya barisan yang akan mengawali pembahruan diatas bumi Indonesia ini.