KONFERENSI CANCUN, DEMIKIAN JAUH UNTUK BERUNDING HARUS MENGHASILKAN KESEPAKATAN

Demikian jauh untuk berunding memang harus menghasilkan kesepakatan. Sejak Kyoto protokol tahun 1992 cetak biru agar semua negara bisa menemukan kesepakatan untuk mengurangi emisi gas karbon, tetapi telah berkali kali mengalami kendala.
Khususnya dalam tingkat perundingan saat ini di Cancun, mewajibkan negara-negara maju untuk mengikat diri secara hukum. Sedang dua negara pembuang polusi terbesar yaitu China dan Amerika tidak mengikat diri secara hukum pada tingkat internasional. Melainkan mengeterapkan ketentuan yang mengurangai gas emisi secara nasional (volonter). Hal ini digaris bawahi oleh Jepang bahwa hal ini tidak adil. Pada cetak biru Protocol Kyoto hanya mewajibkan negara kaya dan maju yang harus mengurangi gas emisi karbon. Tetapi saat ini sudah meluas 194 negara,yang bernaung di PBB, dengan julukan UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sedang Protokol Kyoto tersebut akan berakhir pada tahun 2012. Dimana kegelisahan atas rentannya pola-pola perundingan mendatang.

Hari ini hari Minggu tanggal 5 Desember, dimana hari terakhir untuk membuat kesimpulan perundingan. Delegasi-delegasi dari 194 negara menyerukan adanya "kompromi" agar perundingan yang demikian jauh jangkauannya baik dalam waktu dan jarak tidak dioraganisir secara sia-sia.

BENARKAH INDONESIA MELIRIK DANA 1 MILYAR DOLLAR

Disinyalir oleh koran Guardian kalau Indonesia sedang mengincar dana 1 milyar dollar dari PBB untuk perbaikan kondisi hutan.
Dalam artikel tersebut telah mengutip pernyataan Greenpeace" bila Indonesia sedang mengklasifikasi sisa dari lahan hutannya dalam kategori areal hutan yang "degradasi". Sehingga bisa ditanami, dengan demikian bisa memperoleh dana bantuan penghijauan PBB.

Tetap dalam artikel tersebut yang mengatakan kalau adanya Dokumen dari pemerintah Indonesia sedang menyiapkan lahan seluas 37 juta Ha untuk 20 tahun mendatang, keperluan industri. Mulai Awal Minggu ini, 29 November akan ada perundingan di Cancun, Mexico.Sedang yang diberitakan oleh Greenpeace adanya perbedaan data dan cara mengklasifikasi Hutan Lindung, Hutan gambut dan penghutanan kembali lahan hutan yang telah dirusak.