BERDEMOKRASI DI INDONESIA

Kekerasan yang melanda terakhir di negri ini memerlukan strategy "Rekonsialiasi National" jangka panjang.
Sejarah harus menjadi tumpuhan berpijak, mengesampingkan seluruh kepentingan politik yang berlaku. Teori "kesatuan" dalam sebuah bangsa sedang dipertanyakan.
Cepat merebut danmenyelamatkan generasi muda untuk tidak beraliansi dengan titik-titik sejarah bangsa yang bobrok.

Bukan saatnya menanti seorang pemimpin sebelum agenda penting ini bisa dipentaskan kedepan permukaan. Pesta demokrasi di Indonesia baru seputar pemilihan pemimpin. Inipun masi membutuhkan kejujuran, nilai konsultatif dengan rakyat yang berpihak, dll.

Para calon presiden untuk pemilihan tahun 2014 telah beredar di media masa, ada dua catatan penting; yang pertama menunujukan pola berkompetisi untuk berkuasa yang sangat dominan, kedua generasi calon pemimpin yang tidak muda. Dalam metodologi mendekati dengan rakyat, kecuali Jokowi, dimana diapun membutuhkan waktu untuk membuktikan dirinya mampu memimpin bangsa dan negara.

Rakyat memiliki kekuatan yang bulat dalam alur demokrasi ini, tetapi para pelaksanannya membutuhkan orang orang yang tangguh dan cemerlang.

KOMUNITAS INTERNATIONAL BERSATU MENYINGKARKAN KHADAFI

Akhirnya koalisi international membuktikan bahwa rakyat yang tertindas memperoleh dukungan untuk membebaskan diri. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan keputusan untuk memperbolehkan Koalisi International mengambil segala sesuatu langkah untuk memproteksi penduduk sipil di Libya. Termasuk "Fly Zone", melarang Libya untuk menggunakan spatial untuk terbang, yang selama ini membunuh rakyat Libya.

Mengapa China, Rusia dan German melakukan abstensi pada sidang Dewan Keamanan PBB; secara geopolitik Rusia ingin citra dan tetap memiliki kemampuan untuk membuat keseimbangan atas dunia "Blok Barat". Sedang China perhitungan yang mendasar adalah kepentingan investasi atas sumber minyak Libya tetap menjadi acuan. Alasan yang tidak akan bisa masuk dalam perhitungan politik China adalah semua gerakan rakayat yang menentang "penguasa" tidak akan masuk dalam politik luar negri mereka. Pendek kata segala sesuatu yang menyuarakan "demokrasi" dengan cara (kekuatan) internationalism tidak mungkin didukung oleh China. Berhubung proses demokrasi China sangat berbeda sekali dengan yang dipromosikan dengan blok barat. Rusia sudah menyerukan untuk segera diterapkan ganjatan senjata.

Pemerintah German lebih mengutamakan analisa-analisa jangka panjang yang tidak cukup jelas buat German untuk mendukung voting Dewan Keamanan, walaupun German tidak memiliki kursi pada Dewan Keamanan. Tetapi, keraguan German lebih pada data realitas lapangan, siapa sebenarnya oposisi di Libya tersebut. Apakah "No Fly Zone" berarti bisa memberhentikan penyerangan warga sipil dari tentara Khadafi.

Sedikit sekali dunia International memahmi apa yang terjadi di Libya. Bagaimana Kolonel Khadafi memperoleh kekuasaan dan gayanya dia memerintah. Sedikit sekali berita tentang kekerasan yang dialami oelh warga sipil.

"No fly Zone" menjadi penyerangan kekuatan militaire Libya adalah kelanjutan atas interpretasi modern tentang 'Kedaulatan". Dari sejak penyerangan atas Irak, negara-negara barat memiliki agenda khusus atas definisi "Kedaulatan" sebuah negara.

Lembaran sejarah moderen akan terus memperoleh perhatian, berhubung definisi tentang Hak Asazi Manusia menjadi pemicu utama. Dikonteks geopolitic reservoir minyak di jangka panjang juga menjadi pemicu.

AUTORITAS NEGARA DIAMBANG UJI

Bertubi-tubi institusi penegak hukum memperoleh sederet masalah yang sangat tidak mudah untuk menunjukan kemampuannya menegakan keadilan sesuai dalam amanah konstitusi. Baik dari agenda pembrantasan korupsi, mengeluarkan kode etik bagi legislator (pembuat undang-undang) supaya tidak kerumah mesum, sampai menempatkan perkara Ahmadiyah hingga yang terakhir menggusur kekuatan Nurdin sebagai ketua PSSI juga tidak menemui jalan yang jitu. Belum pula perkara markus-markus dan karakter korupsi di negara ini meramaikan media yang tidak kunjung reda dan berakhir tanpa selalu berkekuatan hukum.

Para pengamat mengatakan secara politik segala sesuatu akan bermuara kepada autoritas pemerintah dan tentunya ke presiden. Kewibawaan politik presiden yang dipilih secara demokratis dan memenangkan suara lebih dari 60% tetapi tidak memiliki majoritas di parlem memang mendesak SBY untuk berulang kali mengadakan kalkulasi politik. Yang mana tidak selalu mencerminkan komitment politiknya pada waktu kampanye. Setelah hak angket dilewati, ada reshaful yang meletihkan untuk publik mengkuti dimana manfaatnya dan tidak mencerminkan sebuah stabilitas.

Ujian berdemokrasi lagi, dan pelaksanaan konstitusi adalah kasus Ahmadiyah. Baik dari modus operandi kejadian hingga terakhir beberapa gubernur dengan tekanan akhirnya tidak mengizinkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedang menteri Djoko Suyanto telah mengatakan kalau Negara tidak mengatur tentang keyakinan.

Tulisan ini bukan mengulang apa yang telah ditumpahkan dalam media tentang keyakinan tidak bisa diatur oleh pemerintah, tetapi tetap saja pemerintah daerah yang melakukannya. Kali ini saya ingin bangkit dari kelelahan tentang inertia ide dan perjuangan atas "ideologi-ideologi" Pancasila. Bangkit dari orasi dan jargon politik diwarung kedai dengan gaya borjuasi para penguasa , baik dari DPR dan penegak hukum lainnya.

Tanpa pernah mendengar analisa dengan pendekatan struktural. Tidak pula melihat dengan perspecktif historis, kalau kaum minoritas selalu diperlakukan deskriminatif, padahal dilindungi oleh konstitusi. Sejarah perebutan kekuasaan yang menggunakan kedok agama pelan-pelan memperburuk NKRI dan hidup dalam kemajemukan. Sejarah para Wahabi di abad ke 6 perlu kita bedah dan dipertanyakan apakah gejala-gejala penumpasan kaum minoritas mulai merambah ke tanah air kita.

Sejarah penghasutan atau manipulasi melalui teror itu memang tumbuh sejak perang para pangeran di era Majapahit, Mataram dan melawan kolonial. Autoritas yang melemah di desak dan diuji pada setiap integritas ideologi berbangsa dan bernegara.
Mengapa rakyat (populis) belum bergerak atau melakukan perlawanan dengan gerakan budaya. Bukankah mereka semua sedang kelelahan melihat gejala pelemahan pemerintah yang mereka pilih. Disini peluang untuk agenda-agenda besar akan digelindingkan untuk melihat berapa kokohnya pemerintah ini. Apakah diam itu passive tak berdaya? Apakah menguji juga paham tentang demokrasi yang kita miliki?

RAKYAT BERSUARA.. BANGSA PENUH BERHARAP DI 2011

Betapa letih kondisi rakyat Indonesia yang telah diombang ambingkan dengan gelombang perubahan kekuasaan sejak 1998. Demikian lahirlah "reformasi" yang menggeser era "Orde Baru". Disamping rentetan bencana alam yang sejak 2004 selalu merobek keheningan rakyat. Dimana kemapanan ekonomi kian tak tercapai, kian menyulitkan. Lebih tepatnya yang kaya makin setambah kaya. Sedang yang miskin makin tidak punya masa depan. Belum lagi media yang bertubi-tubi menghalau kebobrokan martabat dan integritas para pelaku politik dan penguasa. Orientasi bangsa sekali lagi kian membingungkan.

Dalam keadaan terjepitpun rakyat tidak minta perlindungan kepada siapapun, karena rakyat akan bisa mengakhiri segala ketidak setujuan tersebut dengan cara "populis". Seperti rakyat Perancis yang menyeret raja Louis XIV dan isterinya Marie Antoinette ke meja Guillotine dan kepala mereka dipenggal dihadapan rakyat, mengkahiri kekuasaan kerajaan yang tanpa batas.

Seperti kekuasaan Soeharto tumbang ditangan para mahasiswa yang mendesak reformasi ditegakan. Mereka yang berkuasa agar memiliki kemampuan bercermin pada sejarah. Rakyat tidak akan merengek-rengek karena kekuatan tenaga, hati nurani mereka sudah terkuras habis dengan perbaikan hidup yang tidak kunjung tiba.

Titik "kesabaran" biasanya tidak selalu dipacu untuk menggulingkan kekuasaan, atau sebaliknya dengan mudahnya ditunggangi oleh kekuasaan politik tertentu. Gerakan selalu memiliki nilai yang luhur untuk bangsa: menyusun kembali martabat dan ukuran "kemanusiaan" yang selama ini digilas oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Penentang populis menjadi homogen dan konsertasi (terpusatkan) meluas dan rata secara nasional.

Pada sisi lain, bila rakyat saat ini tidak bersuara bukan berarti rakyat tidak bekerja atau tidak mengamati perubahan pada titik-titik kekuasaan. Pengumpulan gerakan populis, perlu kekuatan atau saat merevitalisasi diri memang membutuhkan gugus generasi yang baru, lebih muda, lebih gigih, lebih kritis. Banyak orang mencerminkan kalau suporter Timnas lebih bermartabat daripada para wakil rakyat untuk hal-hal kepatuhan dan santun. Poupulis memang tidak banyak menuntut, sangat sederhana membuat hati mereka bahagia. Dalam keadaan kesulitanpun mereka tetap coba untuk tidak membebani yang lain.

Disinilah keseimbangan pada titik "luapan berontak", menjadi tanda tanya untuk orang-orang ahli analisa politik, bagaimana menggerakan rakyat untuk kepentingan agenda-agenda kekuatan politik. Tidak hanya mengeksploitasi luapan masa. Dilain sisi juga harus bisa menghapus, meredam kekecewaan atau kemiskinan yang secara struktural. Keseimbangan pada ambang pemberontakan tersebut selalu bekerja dan bergerak secara anonim. Para pahlawan yang gugur di Trisakti dan Semanggi mereka tidak menjual dirinya sebagai pahlawan. Bahkan keberadaan nama merekapun masih simpang siur dalam konteks sejarah moderen Indonesia.

Rakyat bersuara tanpa kata atau tanpa slogan politik. Inilah cermin yang perlu dicermati oleh para politikus. Agar suara mereka tidak disandra menjadi keuntungan mereka belaka. Sekalipun proses dan pendekatannya diberi lebel demokrasi. Bisakah bangsa ini juga berharap pada rakyatnya agar menentukan perjalanan sejarah yang tidak berdarah dan penuh kebijakan.