AUTORITAS NEGARA DIAMBANG UJI

Bertubi-tubi institusi penegak hukum memperoleh sederet masalah yang sangat tidak mudah untuk menunjukan kemampuannya menegakan keadilan sesuai dalam amanah konstitusi. Baik dari agenda pembrantasan korupsi, mengeluarkan kode etik bagi legislator (pembuat undang-undang) supaya tidak kerumah mesum, sampai menempatkan perkara Ahmadiyah hingga yang terakhir menggusur kekuatan Nurdin sebagai ketua PSSI juga tidak menemui jalan yang jitu. Belum pula perkara markus-markus dan karakter korupsi di negara ini meramaikan media yang tidak kunjung reda dan berakhir tanpa selalu berkekuatan hukum.

Para pengamat mengatakan secara politik segala sesuatu akan bermuara kepada autoritas pemerintah dan tentunya ke presiden. Kewibawaan politik presiden yang dipilih secara demokratis dan memenangkan suara lebih dari 60% tetapi tidak memiliki majoritas di parlem memang mendesak SBY untuk berulang kali mengadakan kalkulasi politik. Yang mana tidak selalu mencerminkan komitment politiknya pada waktu kampanye. Setelah hak angket dilewati, ada reshaful yang meletihkan untuk publik mengkuti dimana manfaatnya dan tidak mencerminkan sebuah stabilitas.

Ujian berdemokrasi lagi, dan pelaksanaan konstitusi adalah kasus Ahmadiyah. Baik dari modus operandi kejadian hingga terakhir beberapa gubernur dengan tekanan akhirnya tidak mengizinkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedang menteri Djoko Suyanto telah mengatakan kalau Negara tidak mengatur tentang keyakinan.

Tulisan ini bukan mengulang apa yang telah ditumpahkan dalam media tentang keyakinan tidak bisa diatur oleh pemerintah, tetapi tetap saja pemerintah daerah yang melakukannya. Kali ini saya ingin bangkit dari kelelahan tentang inertia ide dan perjuangan atas "ideologi-ideologi" Pancasila. Bangkit dari orasi dan jargon politik diwarung kedai dengan gaya borjuasi para penguasa , baik dari DPR dan penegak hukum lainnya.

Tanpa pernah mendengar analisa dengan pendekatan struktural. Tidak pula melihat dengan perspecktif historis, kalau kaum minoritas selalu diperlakukan deskriminatif, padahal dilindungi oleh konstitusi. Sejarah perebutan kekuasaan yang menggunakan kedok agama pelan-pelan memperburuk NKRI dan hidup dalam kemajemukan. Sejarah para Wahabi di abad ke 6 perlu kita bedah dan dipertanyakan apakah gejala-gejala penumpasan kaum minoritas mulai merambah ke tanah air kita.

Sejarah penghasutan atau manipulasi melalui teror itu memang tumbuh sejak perang para pangeran di era Majapahit, Mataram dan melawan kolonial. Autoritas yang melemah di desak dan diuji pada setiap integritas ideologi berbangsa dan bernegara.
Mengapa rakyat (populis) belum bergerak atau melakukan perlawanan dengan gerakan budaya. Bukankah mereka semua sedang kelelahan melihat gejala pelemahan pemerintah yang mereka pilih. Disini peluang untuk agenda-agenda besar akan digelindingkan untuk melihat berapa kokohnya pemerintah ini. Apakah diam itu passive tak berdaya? Apakah menguji juga paham tentang demokrasi yang kita miliki?

TIMNAS...TARIK NAFAS, KITA KALAH PADA BABAK 1

Secara objektif permainan Timnas tidak ada perpaduan diantara para pemain. Pertahanan yang masih tercerai berai. Lawan Timnas lebih mengadakan presing dan menyerang. Konklusi semetara kita kalah 3-0.

Coba kita lihat dimana yang harus kita tinjau dan pelajaran dari "euphoria". Hampir semua pemain politik, baik dari kubu SBY, Golkar dan bahkan institusi PSSI coba memetik keuntungan dari "euphoria" Timnas ke babak final. Selain dari pelaku politik dan para pejabat ada juga element yang ikut berperan membakar "euphoria" rakyat, yaitu media. Khususnya media elektronik. Bahkan ada disatu chanel tv mentayangkan Timnas hampir 15 kali dalam 1 hari tanpa adanya berita baru.

Bebearpa nara sumber di media elektronik mengungkapkan kalau "euphoria" Timnas memiliki potensi mempersatukan bangsa yang sempat beberapa tahun ini bermasalah. Asalkan bisa dikanalisasi ke arah yang positif. Semua para aktor bangsa sebaiknya segera memberikan arahan terhadap kesempatan pemersatu bangsa. Demikian juga kalau Timnas gagal memperoleh gelar juara.

Ada beberapa lapisan makna atas munculnya Timnas dimakna berbangsa (nasionalis), prestasi atas sport itu sendiri yang didambakan oleh segenap lapisan rkayat Indonesia. Dimana ada makna sosio kultural yang bisa berarti bagi bangsa: unsur kedisplinan, unsur pendidikan, mendukung lambang-lambang perjuangan identitas nasional dan berbangsa. Hanya saja "euphoria" ini akan pudar dan susah sekali dibangun bila kesejahteraan rakyat banyak juga tidak diwujudkan dikehdiupan sehari-hari. Berhubung sepak bola dengan kemenangan sekalipun akan memiliki batasan untuk bisa memajuka kemampuan ekonomi seluruh rakyat indonesia.

Kekalahan pada babak 1 lebih pantas untuk kita meredam keingnan yang bermuluk muluk, dan lebih menginjakan kaki diatas bumi pertiwi dengan segala kelemahan yang pantas diperbaiki.

Sampai tanggal 29 Desember mendatang, dimana kita berhadapan dengan cermin bangsa yang dewasa dan bertanggung jawab atas langkah sejarah yang ingin kita tempuh.

NASIONALIS DAN SEPAK BOLLA: BUDAYA MODERNITAS 1

Panggilan klub nasional dari Republik Indonesia memiliki julukan baru adalah Timnas ( Tim Nasional) dalam kelahiran sejarahnya dia pernah diberik julukan PSSI. Keberadaan nama Timnas memiliki perjalanan politik internal yang tersendiri. Hari ini, tanggal 16 Desember Timnas akan berhadapan dengan Filipina untuk menyelsaikan tugas nasionalnya menjadi pemenang di babak Semi-Final.

Beberapa rangkaian hadirnya Timnas ini dikehidupan bangsa tiba-tiba menjadi sorotan mediatik. Sekalipun telah mengalahkan Tahiland 2-1 dimana sebelumnya telah mengalahkan Laos 5-1.

Mengapa fenomena Timanas ini menjadi menarik perhatian bangsa hari ini. Coba kita bedah secara struktral:

Kontekstual
Diantara kejadian beberapa tahun terakhir ini baik dari malapetaka alam, baik Tsunami, Gempa, letusan gunung berapi dan banyak hal lain lagi yang telah melanda bangsa ini. Dilain pihak cuaca pertikaian politik dalam negri sama sekali tidak menyejukan kehidupan berbangsa. Baik mulai dari masalah korupsi hingga keberadaan Keistimewaan Jogyakarta yang akan mengurangi peranan Sultan pada pemerintahan modern. Diskusi para ahlipun mengingatkan agar tidak melupakan sejarah. Dilain pihak para ahli demkrasi juga menyuarakan agar kepimpinan itu lahir dari bawah dan terpilih langsung. Disinilah Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang menjalani "test and Proper", diuji baik dari kemampuan menjawab keunikan dan kesitimewaan dibawah UUD 45. Disamping tantangan mengatasi kehidupan sehari hari pada akhir tahun yang mendesak harga bahan pokok naik. Belum lagi masyarakat yang belum siap untuk dicabut keseluruhan subsidi.

Cermin dari Kerinduan Masyarakat
Sosiologue besar Nobert Elias pernah melakukan penelitian dimana penemuannya terhadap aktivitas "sport" adalah penyaluran "pelampiasan" atas kekerasan kolektif didalam masyarakat ke arah yang lebih kostruktif. Processus of of the Civilisation, dalam masyarakat Indonesia modern dimana sepak bola adalah salah satu bagian (composant) dari langkah Indonesia untuk tampil kepermukaan untuk diterima dalam masyarakat International.

Kemenangan dari Timnas adalah salah satu cermin kerinduan atas "pencapaian" keberhasilan. Walaupun belum mejadi pemenang akhir, tetapi prosesus "communion" kebersamaan, kesatuan (pemersatu) bangsa atas pencapaian keberhasilan yang demikian dirindukan. Lambang garuda yang menjadi "bagian" elemen penting dalam gelar pertandingan AFF Timnas. Nyanyian "garuda didadaku"...adalah lambang dari nasionalisme menjadi packaging modernitas, menyangkut lambang negara dan segala implikasi komersialnya. Harapan dan kerinduan rakyat atas kejayaan Indonesia demikian besar. Bisa kita lihat dari seluruh media masa yang meliput kehadiran penonton dari luar daerah yang bertekad berjuang untuk membeli tiket menonton di Senayan. Untuk sementara semua sedang membuat prediksi atas pertemuan Timnas dengan Filipina yang kedua kali nanti di hari Minggu.