Kekerasan yang melanda terakhir di negri ini memerlukan strategy "Rekonsialiasi National" jangka panjang.
Sejarah harus menjadi tumpuhan berpijak, mengesampingkan seluruh kepentingan politik yang berlaku. Teori "kesatuan" dalam sebuah bangsa sedang dipertanyakan.
Cepat merebut danmenyelamatkan generasi muda untuk tidak beraliansi dengan titik-titik sejarah bangsa yang bobrok.
Bukan saatnya menanti seorang pemimpin sebelum agenda penting ini bisa dipentaskan kedepan permukaan. Pesta demokrasi di Indonesia baru seputar pemilihan pemimpin. Inipun masi membutuhkan kejujuran, nilai konsultatif dengan rakyat yang berpihak, dll.
Para calon presiden untuk pemilihan tahun 2014 telah beredar di media masa, ada dua catatan penting; yang pertama menunujukan pola berkompetisi untuk berkuasa yang sangat dominan, kedua generasi calon pemimpin yang tidak muda. Dalam metodologi mendekati dengan rakyat, kecuali Jokowi, dimana diapun membutuhkan waktu untuk membuktikan dirinya mampu memimpin bangsa dan negara.
Rakyat memiliki kekuatan yang bulat dalam alur demokrasi ini, tetapi para pelaksanannya membutuhkan orang orang yang tangguh dan cemerlang.
Friday, March 29, 2013
Sunday, July 8, 2012
INDONESIA LANGKAH LANGKAH PROGRAM HIJAU
Saat ini belum terdengar langkah-langkah hijau yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upayanya menangani kehancuran bumi. Morotarium kebun kelapa sawit dan peralihan hutan yang ada deposit tambangnya juga masih dalam perkancahan dilapangan.
BISAKAH PROGRAM HIJAU SEBAGAI LOKOMOTIF EKONOMI NASIONAL?
DIMANA PROGRAM HIJAU INDONESIA?
Multi displine yang mengandung makna perbaikan terhadap bumi atau perubahan-perubahan gaya hidup yang berpihak kepada bumi hari ini sangat banyak.
Ada beberapa cara memandang ilmiah (epistimology) dengan pertanyaan: bisakah perubahan perbaikan bumi juga memperbaiki kehidupan kita
Wednesday, June 13, 2012
DARI PULAU KE PULAU
DARI PULAU KE PULAU
BUDAYA
Kaya Raya Negri ini, Sumber Inspirasi Yang Tiada Habisnya
Konsep baru untuk berbelanja. Penyajian yang berinspirasi dari keaneka ragaman budaya.
Baik dari geografis dan etnisitas.
Menciptakan iconic space yang bisa menyimbolkan hadirnya produk-produk indonesia atau yang telah lahir di Indonesia.
Wednesday, November 9, 2011
THE ORGANIC FORM OF MALL IN KUTA BALI
We have been commissioned to create a "design" venue where all the social class can relate to the object design as their identity.
Let's hope that people will enjoy and financially will have a good journey.
Thursday, March 17, 2011
KOMUNITAS INTERNATIONAL BERSATU MENYINGKARKAN KHADAFI
Akhirnya koalisi international membuktikan bahwa rakyat yang tertindas memperoleh dukungan untuk membebaskan diri. Dewan Keamanan PBB akhirnya mengeluarkan keputusan untuk memperbolehkan Koalisi International mengambil segala sesuatu langkah untuk memproteksi penduduk sipil di Libya. Termasuk "Fly Zone", melarang Libya untuk menggunakan spatial untuk terbang, yang selama ini membunuh rakyat Libya.
Mengapa China, Rusia dan German melakukan abstensi pada sidang Dewan Keamanan PBB; secara geopolitik Rusia ingin citra dan tetap memiliki kemampuan untuk membuat keseimbangan atas dunia "Blok Barat". Sedang China perhitungan yang mendasar adalah kepentingan investasi atas sumber minyak Libya tetap menjadi acuan. Alasan yang tidak akan bisa masuk dalam perhitungan politik China adalah semua gerakan rakayat yang menentang "penguasa" tidak akan masuk dalam politik luar negri mereka. Pendek kata segala sesuatu yang menyuarakan "demokrasi" dengan cara (kekuatan) internationalism tidak mungkin didukung oleh China. Berhubung proses demokrasi China sangat berbeda sekali dengan yang dipromosikan dengan blok barat. Rusia sudah menyerukan untuk segera diterapkan ganjatan senjata.
Pemerintah German lebih mengutamakan analisa-analisa jangka panjang yang tidak cukup jelas buat German untuk mendukung voting Dewan Keamanan, walaupun German tidak memiliki kursi pada Dewan Keamanan. Tetapi, keraguan German lebih pada data realitas lapangan, siapa sebenarnya oposisi di Libya tersebut. Apakah "No Fly Zone" berarti bisa memberhentikan penyerangan warga sipil dari tentara Khadafi.
Sedikit sekali dunia International memahmi apa yang terjadi di Libya. Bagaimana Kolonel Khadafi memperoleh kekuasaan dan gayanya dia memerintah. Sedikit sekali berita tentang kekerasan yang dialami oelh warga sipil.
"No fly Zone" menjadi penyerangan kekuatan militaire Libya adalah kelanjutan atas interpretasi modern tentang 'Kedaulatan". Dari sejak penyerangan atas Irak, negara-negara barat memiliki agenda khusus atas definisi "Kedaulatan" sebuah negara.
Lembaran sejarah moderen akan terus memperoleh perhatian, berhubung definisi tentang Hak Asazi Manusia menjadi pemicu utama. Dikonteks geopolitic reservoir minyak di jangka panjang juga menjadi pemicu.
Mengapa China, Rusia dan German melakukan abstensi pada sidang Dewan Keamanan PBB; secara geopolitik Rusia ingin citra dan tetap memiliki kemampuan untuk membuat keseimbangan atas dunia "Blok Barat". Sedang China perhitungan yang mendasar adalah kepentingan investasi atas sumber minyak Libya tetap menjadi acuan. Alasan yang tidak akan bisa masuk dalam perhitungan politik China adalah semua gerakan rakayat yang menentang "penguasa" tidak akan masuk dalam politik luar negri mereka. Pendek kata segala sesuatu yang menyuarakan "demokrasi" dengan cara (kekuatan) internationalism tidak mungkin didukung oleh China. Berhubung proses demokrasi China sangat berbeda sekali dengan yang dipromosikan dengan blok barat. Rusia sudah menyerukan untuk segera diterapkan ganjatan senjata.
Pemerintah German lebih mengutamakan analisa-analisa jangka panjang yang tidak cukup jelas buat German untuk mendukung voting Dewan Keamanan, walaupun German tidak memiliki kursi pada Dewan Keamanan. Tetapi, keraguan German lebih pada data realitas lapangan, siapa sebenarnya oposisi di Libya tersebut. Apakah "No Fly Zone" berarti bisa memberhentikan penyerangan warga sipil dari tentara Khadafi.
Sedikit sekali dunia International memahmi apa yang terjadi di Libya. Bagaimana Kolonel Khadafi memperoleh kekuasaan dan gayanya dia memerintah. Sedikit sekali berita tentang kekerasan yang dialami oelh warga sipil.
"No fly Zone" menjadi penyerangan kekuatan militaire Libya adalah kelanjutan atas interpretasi modern tentang 'Kedaulatan". Dari sejak penyerangan atas Irak, negara-negara barat memiliki agenda khusus atas definisi "Kedaulatan" sebuah negara.
Lembaran sejarah moderen akan terus memperoleh perhatian, berhubung definisi tentang Hak Asazi Manusia menjadi pemicu utama. Dikonteks geopolitic reservoir minyak di jangka panjang juga menjadi pemicu.
Monday, February 21, 2011
AUTORITAS NEGARA DIAMBANG UJI
Bertubi-tubi institusi penegak hukum memperoleh sederet masalah yang sangat tidak mudah untuk menunjukan kemampuannya menegakan keadilan sesuai dalam amanah konstitusi. Baik dari agenda pembrantasan korupsi, mengeluarkan kode etik bagi legislator (pembuat undang-undang) supaya tidak kerumah mesum, sampai menempatkan perkara Ahmadiyah hingga yang terakhir menggusur kekuatan Nurdin sebagai ketua PSSI juga tidak menemui jalan yang jitu. Belum pula perkara markus-markus dan karakter korupsi di negara ini meramaikan media yang tidak kunjung reda dan berakhir tanpa selalu berkekuatan hukum.
Para pengamat mengatakan secara politik segala sesuatu akan bermuara kepada autoritas pemerintah dan tentunya ke presiden. Kewibawaan politik presiden yang dipilih secara demokratis dan memenangkan suara lebih dari 60% tetapi tidak memiliki majoritas di parlem memang mendesak SBY untuk berulang kali mengadakan kalkulasi politik. Yang mana tidak selalu mencerminkan komitment politiknya pada waktu kampanye. Setelah hak angket dilewati, ada reshaful yang meletihkan untuk publik mengkuti dimana manfaatnya dan tidak mencerminkan sebuah stabilitas.
Ujian berdemokrasi lagi, dan pelaksanaan konstitusi adalah kasus Ahmadiyah. Baik dari modus operandi kejadian hingga terakhir beberapa gubernur dengan tekanan akhirnya tidak mengizinkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedang menteri Djoko Suyanto telah mengatakan kalau Negara tidak mengatur tentang keyakinan.
Tulisan ini bukan mengulang apa yang telah ditumpahkan dalam media tentang keyakinan tidak bisa diatur oleh pemerintah, tetapi tetap saja pemerintah daerah yang melakukannya. Kali ini saya ingin bangkit dari kelelahan tentang inertia ide dan perjuangan atas "ideologi-ideologi" Pancasila. Bangkit dari orasi dan jargon politik diwarung kedai dengan gaya borjuasi para penguasa , baik dari DPR dan penegak hukum lainnya.
Tanpa pernah mendengar analisa dengan pendekatan struktural. Tidak pula melihat dengan perspecktif historis, kalau kaum minoritas selalu diperlakukan deskriminatif, padahal dilindungi oleh konstitusi. Sejarah perebutan kekuasaan yang menggunakan kedok agama pelan-pelan memperburuk NKRI dan hidup dalam kemajemukan. Sejarah para Wahabi di abad ke 6 perlu kita bedah dan dipertanyakan apakah gejala-gejala penumpasan kaum minoritas mulai merambah ke tanah air kita.
Sejarah penghasutan atau manipulasi melalui teror itu memang tumbuh sejak perang para pangeran di era Majapahit, Mataram dan melawan kolonial. Autoritas yang melemah di desak dan diuji pada setiap integritas ideologi berbangsa dan bernegara.
Mengapa rakyat (populis) belum bergerak atau melakukan perlawanan dengan gerakan budaya. Bukankah mereka semua sedang kelelahan melihat gejala pelemahan pemerintah yang mereka pilih. Disini peluang untuk agenda-agenda besar akan digelindingkan untuk melihat berapa kokohnya pemerintah ini. Apakah diam itu passive tak berdaya? Apakah menguji juga paham tentang demokrasi yang kita miliki?
Para pengamat mengatakan secara politik segala sesuatu akan bermuara kepada autoritas pemerintah dan tentunya ke presiden. Kewibawaan politik presiden yang dipilih secara demokratis dan memenangkan suara lebih dari 60% tetapi tidak memiliki majoritas di parlem memang mendesak SBY untuk berulang kali mengadakan kalkulasi politik. Yang mana tidak selalu mencerminkan komitment politiknya pada waktu kampanye. Setelah hak angket dilewati, ada reshaful yang meletihkan untuk publik mengkuti dimana manfaatnya dan tidak mencerminkan sebuah stabilitas.
Ujian berdemokrasi lagi, dan pelaksanaan konstitusi adalah kasus Ahmadiyah. Baik dari modus operandi kejadian hingga terakhir beberapa gubernur dengan tekanan akhirnya tidak mengizinkan Ahmadiyah di daerahnya. Sedang menteri Djoko Suyanto telah mengatakan kalau Negara tidak mengatur tentang keyakinan.
Tulisan ini bukan mengulang apa yang telah ditumpahkan dalam media tentang keyakinan tidak bisa diatur oleh pemerintah, tetapi tetap saja pemerintah daerah yang melakukannya. Kali ini saya ingin bangkit dari kelelahan tentang inertia ide dan perjuangan atas "ideologi-ideologi" Pancasila. Bangkit dari orasi dan jargon politik diwarung kedai dengan gaya borjuasi para penguasa , baik dari DPR dan penegak hukum lainnya.
Tanpa pernah mendengar analisa dengan pendekatan struktural. Tidak pula melihat dengan perspecktif historis, kalau kaum minoritas selalu diperlakukan deskriminatif, padahal dilindungi oleh konstitusi. Sejarah perebutan kekuasaan yang menggunakan kedok agama pelan-pelan memperburuk NKRI dan hidup dalam kemajemukan. Sejarah para Wahabi di abad ke 6 perlu kita bedah dan dipertanyakan apakah gejala-gejala penumpasan kaum minoritas mulai merambah ke tanah air kita.
Sejarah penghasutan atau manipulasi melalui teror itu memang tumbuh sejak perang para pangeran di era Majapahit, Mataram dan melawan kolonial. Autoritas yang melemah di desak dan diuji pada setiap integritas ideologi berbangsa dan bernegara.
Mengapa rakyat (populis) belum bergerak atau melakukan perlawanan dengan gerakan budaya. Bukankah mereka semua sedang kelelahan melihat gejala pelemahan pemerintah yang mereka pilih. Disini peluang untuk agenda-agenda besar akan digelindingkan untuk melihat berapa kokohnya pemerintah ini. Apakah diam itu passive tak berdaya? Apakah menguji juga paham tentang demokrasi yang kita miliki?
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)
